Menuju Good Governance

by :  Ali Mustafa (Analis CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst) Desk Sosial-Politik)

Sebanyak 82 Negara baru saja mengikuti Bali Democracy Forum IV (BDF IV) yang bertempat di Nusa Dua, Bali pada 8-9 Desember 2011. BDF merupakan forum tahunan antar-Pemerintah di tingkat menteri yang diikuti negara-negara demokrasi dan negara-negara yang beraspirasi menjadi lebih demokratis di kawasan Asia dan sekitarnya.

"Demokrasi adalah proses yang akan terus berlanjut. Tidak ada masa bahwa kita dapat menyatakan proses demokrasi sudah selesai," kata Menlu RI Marty Natalegawa pada penutupan Bali Democracy Forum IV (BDF IV) yang bertempat di Nusa Dua, Bali, Jumat (okezone.com 9/12/2011)

Dimata sebagian khalayak, tampaknya demokrasi dipandang begitu sakral dan dinilai merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang mampu menyelamatkan dunia. Bahkan ketika sudah terbukti tidak dapat membawa sebuah negara menjadi lebih baik karena sistem ini sudah cacat sejak lahir pun tetap dibela dan “dimaafkan” bahwa ini katanya masih sebuah proses.

Selama ini juga selalu diposisikan bahwasanya seolah-olah sistem pemerintahan yang ada hanya dua model, jika demokrasi diganti maka akan kembali ke sistem pemerintahan yang otoriter. Dalam contoh kasus keindonesiaan misalnya, kalau saat ini demokrasi digugat, maka akan kembali ke era seperti orde baru yang bercorak otoriter. Anggapan ini sejatinya tidak benar, sebab masih ada sistem lain yang mampu menyelamatkan negri ini.

Sebagai sebuah sistem pemerintahan buah pikir manusia, demokrasi tentu merupakan sistem yang sarat akan kelemahan. Baik itu Demokrasi liberal ala Jhon Locke (1632-1704), demokrasi republikanisme Jean Jacques Rousseau (1712-1778), begitu pula yang dinamai demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dst.

Konon paradigma demokrasi ialah "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat". Akan tetapi jauh-jauh hari sudah dibantah oleh orang-orang barat sendiri. Semisal Presiden Abraham lincoln (19960-1865) mengatakan bahwa demokrasi adalah "from the people,by the people, and for the people". Beda lagi dengan presiden Rutherford B.Hayes, pada tahun 1876 yang mengatakan bahwa kondisi di Amerika Serikat pada tahun itu adalah ‘from the company, by company, and for the company.

Substansi demokrasi secara teoritik adalah kedaulatan rakyat. Namun dalam tataran praktik yang sering terjadi adalah hukum besi oligarki. Di sisi lain, Demokrasi yang dekat dengan semboyan "kebebasan, persamaan, persaudaraan" dalam praktiknya juga selalu menyisakan ironi.

Kemerdekaan (liberte) yang dimaksud ternyata hanya berlaku bagi kaum borjuis untuk memonopoli pasar, begitu juga dengan persamaan (egalite) dan persaudaraan (fraternite). Semua ini terjadi karena pada akhirnya segelintir orang itulah yang berdaulat, bukan rakyat. (lihat: Ilusi Negara Demokrasi, Farid Wadjdi & Shidiq Al-Jawi et.al)

Sebagaimana di Indonesia yang terjadi justru "dari elit oleh elit dan untuk elit", hal ini terjadi nyaris di semua sektor kehidupan. Sangat sedikit bahkan nyaris nol, kebijakan-kebijakan dari pengampu kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Disebabkan karena yang berperan penting dalam pengambilan kebijakan bukanlah rakyat melainkan pemilik modal, sedang tugas rakyat hanyalah nyoblos atau nyontreng di hajatan pemilunya demokrasi.

Kritik tajam juga sempat diutarakan Seniman Emha Ainun Nadjib (1997) dalam bukunya berjudul "Iblis Nusantara Dajjal Dunia". Berikut petikannya: "Kalau Palestina banyak teroris, yang salah adalah Islam. Kalau Saddam Hussein nranyak, yang salah adalah Islam".

Tapi kalau Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, yang salah bukan Kristen. Kalau amerika Serikat jumawa dan adigang adigung adiguna kepada rakyat Irak, yang salah bukan Kristen. Bahkan sesudah ribuan bom dihujankan di seantero Bagdad, Amerika Serikatlah pemegang sertifikat kebenaran, sementara yang salah pasti adalah Islam.

Seniman yang akrab di panggil Cak Nun ini menyambung lagi: "Agama" yang paling benar adalah demokrasi. Anti demokrasi sama dengan setan dan iblis. Cara mengukur siapa dan bagaiman yang pro dan yang kontra demokrasi, ditentukan pasti bukan oleh orang Islam. Golongan Islam mendapat jatah menjadi pihak yang diplonco dan dites terus menerus oleh subyektivisme kaum non-Islam”.

Ada pula sebuah Labbeling Theory terbaru, yakni pihak yang anti demokrasi diberi julukan sebagai radikal, fundamentalis, dst. Sebuah upaya untuk memberikan image kurang baik bagi pihak anti demokrasi.

Mantan Presiden G.W.Bush pernah berujar: "Jika kita mau menyelamatkan negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi".

Bush tampaknya sadar betul bahwa demokrasi akan tetap mampu menjamin keberlangsungan penjajahan AS dibelahan dunia, karena keberlangsungan kehidupan negara pemimpin Ideologi kapitalisme ini adalah dengan penjajahan.

Demokrasi mengajarkan adanya kebebasan kepemilikan, alhasil penjajahan atas kekayaan alam di Indonesia juga tak terelakan. Freeport di Papua saja misalnya, pada tahun 2005, perusahaan AS ini berhasil mengantongi keuntungan sekitar 4.2 miliar dollar atau sekitar 42 triliun rupiah.

Sedangkan untuk Indonesia hanya mendapatkan 2 triliyun rupiah setiap tahunnya. Padahal perusahaan Amerika ini telah beroperasi sejak Tahun 1967

Melalui celah demokrasi, liberalisasi terus merengsek masuk ke semua bidang kehidupan. Demokrasi mengagungkan kebebasan beragama sehingga berkeliaran aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah. Mengedepankan kebebasan berpendapat akan tetapi yang terjadi pelecehan terhadap Al-Qur'an, penghinaan Rasul, dsb. Begitu pula dengan kebebasan berperilaku yang memberi output bermaraknya seks bebas, aborsi, dll.

Demikian halnya terkait suara terbanyak, namun sebagai contoh ketika sebagian besar masyarakat Indonesia menolak kenaikan BBM, namun BBM tetap naik. Itulah demokrasi yang menimbulkan berbagai penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, sudah sepantasnya negri yang mayoritas muslim ini beralih ke sistem Islam, rahmat untuk seluruh alam. Syariah Islam dalam bingkai Khilafah terbukti mampu menerangi dunia selama berabad-abad lamanya. Memberikan pengaturan terbaik, bukan hanya untuk umat Islam, namun juga non Muslim.

Islam dan demokrasi jelas berbeda jauh seperti kutub utara dengan kutub selatan. Di dalam demokrasi kedaulatan berada ditangan rakyat meski sejatinya ditangan para kapitalis, sedangkan dalam sistem Islam kedaulatan adalah ditangan Allah (hukum syara) yang terbebas dari berbagai tendensi apapun, kecuali untuk kemaslahatan umat.

Islam mengatur bahwasanya keputusan yang menyangkut hukum diambil berdasarkan kekuatan dalil syara’,yang menyangkut keahlian berdasarkan ketepatan, untuk suara terbanyak dapat diterapkan dalam hal tehnis.

Ketika sistem Islam diterapkan, maka adanya perampokan kekayaan alam, dekadensi moral, korupsi, krisis penegakkan hukum, dsb, niscaya dapat diatasi dengan baik. Yakinlah bahwa demokrasi bukanlah jalan yang baik bagi negara berkembang seperti Indonesia, jika pun ada kemakmuran di negara demokrasi, maka itu adalah hasil eksploitasi dan imperelialisme di negara lain.

Apalagi lebih-lebih kita sebagai muslim tentu mengharap kesejahteraan dalam bantuk lahir maupun batin, bukan hanya secara lahir saja. Maka hanya penerapan syariah Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah satu-satunya solusi. Maaf, tidak ada harapan dalam demokrasi. Wallahu a’lam.

[Source : detiknews]