Kemerdekaan Seorang Budak

Barangkali pertemuan pertama orang Belanda dengan perbudakan terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari di Batavia. Siang hari, segala kebutuhan lelaki Belanda dipenuhi oleh para budak yang melayaninya.

Di malam hari, lelaki-lelaki yang kesepian itu minta dipeluk pula oleh budak-budak perempuan. Dalam waktu singkat, lahirlah anak-anak pertama dari para majikan Belanda dan budak-budak perempuan.

Sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum Romawi yang diacu VOC untuk menghadapi perbudakan di Nusantara, anak-anak keturunan majikan Belanda dan budak perempuan menjadi budak pula (mengikuti garis keturunan ibu).

Masalah pertama pun segera muncul (lihat F. De Haan. Oud Batavia. Batavia: G Kolff & Co. 1922). Ketika sang ayah kembali ke Negeri Belanda atau meninggal, anak-anak itu dan ibu mereka ditinggal begitu saja. Anak-anak yang berstatus budak itu dapat dijual oleh orang lain atau ibunya sendiri.

Pada abad ke-18, VOC membuat peraturan baru. Anak-anak yang lahir dari ayah Belanda dan ibu budak tidak lagi dianggap berstatus budak. Di kemudian hari, sang ibu pun kemudian dibebaskan dari status sebagai budak dan tidak dapat diperjual-belikan lagi. Anak-anak itu juga berhak belajar di sekolah milik VOC. Siapa sangka, keturunan budak merupakan orang-orang pertama di nusantara yang mengenyam pendidikan Barat?

Perubahan status ibu dan anak itu serta pendidikan yang diberikan kepada keturunan majikan Belanda dengan budak perempuannya bukanlah dilakukan atas dasar kebaikan hati. Pemerintah Batavia memerlukan `rakyat' yang loyal dan tenaga kerja yang dapat dipercaya dan terampil.

Dengan demikian, walau kedudukan para budak seolah bertambah baik, pada hakekatnya mereka tetap dianggap sebagai benda belaka. Budak yang ditinggal mati oleh majikannya terdaftar dalam boedel atau harta waris dan dapat dilelang atau dijualkan lagi, kecuali bila sang majikan memberikan kemerdekaan kepada budak-budaknya melalui sebuah akta waris.

Cara lain untuk mengikat kesetiaan para budak adalah dengan membaptis mereka menjadi Kristen. Budak-budak yang sudah dibaptis (terutama keturunan budak perempuan dengan majikan Belandanya) diterima sebagai anggota gereja Protestan Belanda dan biasanya kemudian diberi kemerdekaan oleh majikannya itu.

Walaupun kehidupan mereka jauh dari nirwana, budak di Batavia mempunyai berbagai hak, yang kadangkala terkesan aneh. Budak yang terampil dalam keahlian tertentu, dengan izin majikannya, diperbolehkan memiliki toko, membuat akta waris dan bahkan, juga diizinkan memiliki budak sendiri! Schoenmakersgilde (persatuan perajin sepatu) mengeluh bahwa anggota-anggotanya harus bersaing dengan budak-budak yang terampil membuat sepatu.

Lucunya, budak-budak itu sendiri berhak menjadi anggota Schoenmakersgilde itu bila telah lulus ujian tertentu!
Para budak di Batavia berhak membeli kemerdekaannya sendiri. Secara teoretis, hal ini dapat dilakukan bila seorang budak mempunyai keterampilan dan dapat menafkahi diri sendiri dengan keterampilannya itu. Akan tetapi, berapa banyak budak yang sungguh dapat membeli kemerdekaannya sendiri? Entahlah. Tak ada datanya.

Read More

Refleksi Akhir Tahun ; Ketika Hasrat Kuasa Mendominasi?

Oleh : Cecep Sopandi
(Penulis adalah Mahasiswa Sosiologi, FISIP UIN Jakarta dan Penggiat Forum KASOGI)

Berbagai deretan kasus yang menghiasi perjalanan bangsa, seolah memberikan sinyal negatif terhadap pemerintahan SBY-Boediono yang telah berkuasa di hampir separuh periode keduanya. Hasrat kuasa dan dominasi kehendak para elite secara jelas mengambil jarak dengan rakyatnya, sementara itu rakyat dihadapkan oleh satu dilema benang kusut atas berbagai kendala hidupnya sendiri, yang nyatanya mengubur impian rakyat dalam memperoleh kebahagiaannya. Dalam kondisi seperti ini, apakah layak rakyat mempertahankan mandatnya? Setiap tahun kita merayakan ritual pergantian tahun, sebuah perayaan heroik yang menyimpan sejumlah catatan kehidupan masa lalu sambil merenungkan setiap peristiwa dengan satu alasan, yaitu harapan menjadi lebih baik. Tapi, apa yang terjadi ketika harapan itu hanya menjadi lukisan indah yang terpasang rapi di setiap dinding rumah tanpa ada kejelasan. Maka sudah dapat dipastikan muncul berbagai gejolak sosial dan rakyat tidak akan tinggal diam, pada saatnya nanti pasti melawan.

Tentunya kita masih ingat aksi bakar diri Sondang Hutagalung di depan Istana 7 Desember lalu, sebuah kejadian yang sempat menghentak nurani rakyat dan mengundang banyak empati. Tindakan sondang tersebut seolah menjadi tamparan keras kepada para elite penguasa dan petinggi negeri ini atas berbagai permasalahan yang melanda bangsa yang tak kunjung selesai.

Catatan merah dan buruknya prestasi pemerintah pada tahun 2011 terukir dalam berbagai kasus yang seolah hilang ditelan bumi. Bahkan warisan kasus pada tahun 2009 dan 2010 sampai saat ini belum juga mendapatkan kepastian dan terkesan ditutup-tutupi. Ini menunjukan bahwa pemerintah tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan persoalan, seolah ingin mengatakan kepada kita bahwa politik sebagai penguasa, sehingga permasalahan apapun akan mudah selesai dengan proses politik dan meniadakan fakta-fakta hukum yang ada.

Ironi, janji manis pemerintah hanya menjadi pepesan kosong yang hambar, komitmen terhadap penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat jauh dari harapan. Hal tersebut dimulai oleh perseteruan antara KPK dan Polri yang beradu kekuatan saling menyalahkan dan mencari kelemahan satu sama lain, sehingga upaya penegakkan hukum terkendala karena masing-masing pihak saling mempertahankan egonya.

Selain itu, maraknya mafia hukum dan makelar kasus menambah deretan peristiwa pahit seolah menginformasikan bahwa penegakkan hukum jalan ditempat, aturan bisa dibeli dan rasa keadilan masyarakat dikebiri oleh ulah penegak hukum sendiri. Kasus Gayus menjadi bukti nyata, betapa amburadulnya sistem hukum dan peradilan di Indonesia, yang secara nyata melemahkan posisi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga hukum. Sementara itu, undang-undang dan peraturan yang dijadikan acuan gagal mengatasi seluruh kasus hukum dan tidak memenuhi prinsip keadilan.

Di tengah situasi seperti itu, terkuak skandal Bank Century yang melibatkan para petinggi negeri. Akibatnya, terjadi perang politik dan masing-masing aktor politik saling serang dalam mempertahankan pendapatnya. Keadaan tersebut seakan menjadi bola api yang terus mengembang tanpa tujuan. Di sisi lain, muncul sebuah kesepakatan dalam sebuah forum koalisi politik dalam Sekretariat Gabungan (Sek Gab) dan keadaan mereda sejenak.

Tidak lama kemudian, ketenangan kembali terusik atas ditemukannya dugaan keterlibatan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dalam kasus Wisma Atlit Sea Games Palembang. Kondisi tersebut diperparah ketika Nazaruddin menyebut keterlibatan beberapa koleganya di partai penguasa tersebut. Pertarungan pun terjadi, dan iklim politik kembali memanas. Percekcokan dan saling tuduh mewarnai deretan kasus tersebut yang membuat publik bingung.

Belum usia persoalan tersebut, publik kembali dikejutkan oleh penangkapan Nunun Nurbaeti oleh kepolisian Thailand, Jumat (9/12/2011) lalu. Nunun diduga menjadi aktor dibalik kasus suap cek pelawat (travel cheque) pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia.

Entah kapan kasus korupsi dan penegakkan hukum di Indonesia dapat selesai, berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) terhadap 183 negara yang diumumkan oleh Transparency International pada bulan Desember 2011. Indeks terakhir ini menunjukkan kenaikan 0,2 dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakkan hukum dinegeri ini belum ada hasil yang signifikan. Perilaku korupsi seolah menjadi budaya yang mengakar kuat di kalangan pejabat, baik di tingkat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Dari sekian banyak kasus korupsi yang belum mendapatkan kepastian, menyebabkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menurun. Survei Nasional Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa pada bulan September 2011 tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah SBY-Boediono hanya tinggal 37,7 persen, kondisi tersebut menurut drastis dari hasil survei pada Januari 2010 sebesar 52.3 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas terhadap kepemimpinan SBY-Boediono.

Kondisi tersebut sangat wajar, ketika dominasi politik berkuasa, betapa “politik kekuasaan” menjadi penentu tegak tidaknya sebuah hukum. Posisi hukum dan keadilan di hadapan para “penguasa” yang korup seperti benang kusut yang sangat sulit diurai. Sementara bila terhadap rakyat kecil, hukum itu menjadi begitu perkasa, maka hal yang sangat wajar ketika rakyat berteriak menuntut keadilan dengan caranya sendiri, termasuk dengan bakar diri, menyembelih manusia, teror bom, bahkan gerakan revolusi. Jika tidak ada perubahan di tahun 2012 nanti, kita tinggal menunggu bom waktu, apa yang akan terjadi ?

[Source : http://barometerpost.com]

Read More

Menuju Good Governance

by :  Ali Mustafa (Analis CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst) Desk Sosial-Politik)

Sebanyak 82 Negara baru saja mengikuti Bali Democracy Forum IV (BDF IV) yang bertempat di Nusa Dua, Bali pada 8-9 Desember 2011. BDF merupakan forum tahunan antar-Pemerintah di tingkat menteri yang diikuti negara-negara demokrasi dan negara-negara yang beraspirasi menjadi lebih demokratis di kawasan Asia dan sekitarnya.

"Demokrasi adalah proses yang akan terus berlanjut. Tidak ada masa bahwa kita dapat menyatakan proses demokrasi sudah selesai," kata Menlu RI Marty Natalegawa pada penutupan Bali Democracy Forum IV (BDF IV) yang bertempat di Nusa Dua, Bali, Jumat (okezone.com 9/12/2011)

Dimata sebagian khalayak, tampaknya demokrasi dipandang begitu sakral dan dinilai merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang mampu menyelamatkan dunia. Bahkan ketika sudah terbukti tidak dapat membawa sebuah negara menjadi lebih baik karena sistem ini sudah cacat sejak lahir pun tetap dibela dan “dimaafkan” bahwa ini katanya masih sebuah proses.

Selama ini juga selalu diposisikan bahwasanya seolah-olah sistem pemerintahan yang ada hanya dua model, jika demokrasi diganti maka akan kembali ke sistem pemerintahan yang otoriter. Dalam contoh kasus keindonesiaan misalnya, kalau saat ini demokrasi digugat, maka akan kembali ke era seperti orde baru yang bercorak otoriter. Anggapan ini sejatinya tidak benar, sebab masih ada sistem lain yang mampu menyelamatkan negri ini.

Sebagai sebuah sistem pemerintahan buah pikir manusia, demokrasi tentu merupakan sistem yang sarat akan kelemahan. Baik itu Demokrasi liberal ala Jhon Locke (1632-1704), demokrasi republikanisme Jean Jacques Rousseau (1712-1778), begitu pula yang dinamai demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dst.

Konon paradigma demokrasi ialah "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat". Akan tetapi jauh-jauh hari sudah dibantah oleh orang-orang barat sendiri. Semisal Presiden Abraham lincoln (19960-1865) mengatakan bahwa demokrasi adalah "from the people,by the people, and for the people". Beda lagi dengan presiden Rutherford B.Hayes, pada tahun 1876 yang mengatakan bahwa kondisi di Amerika Serikat pada tahun itu adalah ‘from the company, by company, and for the company.

Substansi demokrasi secara teoritik adalah kedaulatan rakyat. Namun dalam tataran praktik yang sering terjadi adalah hukum besi oligarki. Di sisi lain, Demokrasi yang dekat dengan semboyan "kebebasan, persamaan, persaudaraan" dalam praktiknya juga selalu menyisakan ironi.

Kemerdekaan (liberte) yang dimaksud ternyata hanya berlaku bagi kaum borjuis untuk memonopoli pasar, begitu juga dengan persamaan (egalite) dan persaudaraan (fraternite). Semua ini terjadi karena pada akhirnya segelintir orang itulah yang berdaulat, bukan rakyat. (lihat: Ilusi Negara Demokrasi, Farid Wadjdi & Shidiq Al-Jawi et.al)

Sebagaimana di Indonesia yang terjadi justru "dari elit oleh elit dan untuk elit", hal ini terjadi nyaris di semua sektor kehidupan. Sangat sedikit bahkan nyaris nol, kebijakan-kebijakan dari pengampu kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Disebabkan karena yang berperan penting dalam pengambilan kebijakan bukanlah rakyat melainkan pemilik modal, sedang tugas rakyat hanyalah nyoblos atau nyontreng di hajatan pemilunya demokrasi.

Kritik tajam juga sempat diutarakan Seniman Emha Ainun Nadjib (1997) dalam bukunya berjudul "Iblis Nusantara Dajjal Dunia". Berikut petikannya: "Kalau Palestina banyak teroris, yang salah adalah Islam. Kalau Saddam Hussein nranyak, yang salah adalah Islam".

Tapi kalau Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, yang salah bukan Kristen. Kalau amerika Serikat jumawa dan adigang adigung adiguna kepada rakyat Irak, yang salah bukan Kristen. Bahkan sesudah ribuan bom dihujankan di seantero Bagdad, Amerika Serikatlah pemegang sertifikat kebenaran, sementara yang salah pasti adalah Islam.

Seniman yang akrab di panggil Cak Nun ini menyambung lagi: "Agama" yang paling benar adalah demokrasi. Anti demokrasi sama dengan setan dan iblis. Cara mengukur siapa dan bagaiman yang pro dan yang kontra demokrasi, ditentukan pasti bukan oleh orang Islam. Golongan Islam mendapat jatah menjadi pihak yang diplonco dan dites terus menerus oleh subyektivisme kaum non-Islam”.

Ada pula sebuah Labbeling Theory terbaru, yakni pihak yang anti demokrasi diberi julukan sebagai radikal, fundamentalis, dst. Sebuah upaya untuk memberikan image kurang baik bagi pihak anti demokrasi.

Mantan Presiden G.W.Bush pernah berujar: "Jika kita mau menyelamatkan negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi".

Bush tampaknya sadar betul bahwa demokrasi akan tetap mampu menjamin keberlangsungan penjajahan AS dibelahan dunia, karena keberlangsungan kehidupan negara pemimpin Ideologi kapitalisme ini adalah dengan penjajahan.

Demokrasi mengajarkan adanya kebebasan kepemilikan, alhasil penjajahan atas kekayaan alam di Indonesia juga tak terelakan. Freeport di Papua saja misalnya, pada tahun 2005, perusahaan AS ini berhasil mengantongi keuntungan sekitar 4.2 miliar dollar atau sekitar 42 triliun rupiah.

Sedangkan untuk Indonesia hanya mendapatkan 2 triliyun rupiah setiap tahunnya. Padahal perusahaan Amerika ini telah beroperasi sejak Tahun 1967

Melalui celah demokrasi, liberalisasi terus merengsek masuk ke semua bidang kehidupan. Demokrasi mengagungkan kebebasan beragama sehingga berkeliaran aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah. Mengedepankan kebebasan berpendapat akan tetapi yang terjadi pelecehan terhadap Al-Qur'an, penghinaan Rasul, dsb. Begitu pula dengan kebebasan berperilaku yang memberi output bermaraknya seks bebas, aborsi, dll.

Demikian halnya terkait suara terbanyak, namun sebagai contoh ketika sebagian besar masyarakat Indonesia menolak kenaikan BBM, namun BBM tetap naik. Itulah demokrasi yang menimbulkan berbagai penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, sudah sepantasnya negri yang mayoritas muslim ini beralih ke sistem Islam, rahmat untuk seluruh alam. Syariah Islam dalam bingkai Khilafah terbukti mampu menerangi dunia selama berabad-abad lamanya. Memberikan pengaturan terbaik, bukan hanya untuk umat Islam, namun juga non Muslim.

Islam dan demokrasi jelas berbeda jauh seperti kutub utara dengan kutub selatan. Di dalam demokrasi kedaulatan berada ditangan rakyat meski sejatinya ditangan para kapitalis, sedangkan dalam sistem Islam kedaulatan adalah ditangan Allah (hukum syara) yang terbebas dari berbagai tendensi apapun, kecuali untuk kemaslahatan umat.

Islam mengatur bahwasanya keputusan yang menyangkut hukum diambil berdasarkan kekuatan dalil syara’,yang menyangkut keahlian berdasarkan ketepatan, untuk suara terbanyak dapat diterapkan dalam hal tehnis.

Ketika sistem Islam diterapkan, maka adanya perampokan kekayaan alam, dekadensi moral, korupsi, krisis penegakkan hukum, dsb, niscaya dapat diatasi dengan baik. Yakinlah bahwa demokrasi bukanlah jalan yang baik bagi negara berkembang seperti Indonesia, jika pun ada kemakmuran di negara demokrasi, maka itu adalah hasil eksploitasi dan imperelialisme di negara lain.

Apalagi lebih-lebih kita sebagai muslim tentu mengharap kesejahteraan dalam bantuk lahir maupun batin, bukan hanya secara lahir saja. Maka hanya penerapan syariah Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah satu-satunya solusi. Maaf, tidak ada harapan dalam demokrasi. Wallahu a’lam.

[Source : detiknews]

Read More

Jujur Terhadap Sejarah, Jujur terhadap Diri Sendiri

Nidjo Sandjojo, lelaki kelahiran Wonosobo yang sekarang berprofesi sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi dan memulai kariernya sebagai seorang militer berusaha keras membuktikan kebenaran sejarah. Sebuah bukunya "Abdul Latief Hendraningrat Sang Pengibar Bendera Pusaka 17 Agustus 1945," sebentar lagi akan diluncurkan dan dibedah. Akankah buku ini menghimpun bukti-bukti kuat sekitar misteri dan menghentikan polemik yang terjadi saat ini? Semoga.

InsyaAllah saya akan menjadi moderator dalam acara ini. Sebagai seorang ilmuwan saya sejak awal memang harus independen. Saya harus "berumah di angin" sebagaimana almarhum W.S.Rendra katakan ketika menerima gelar doktor kehormatan di Universitas Gajahmada. Saya juga harus melihat permasalahan ini dari luar, karena bagaimana pun  klaim seseorang atas kebenaran dalam hal yang sama harus pula kita sikapi dengan bijaksana.Harus kita beri tempat selayaknya. Harus kita hormati. Inilah hakekat kehidupan manusia, inilah hakekat mengapa pada akhirnya sebagai orang beriman, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan kalau kita tetap berdiri di jalan yang lurus yang setiap sholat kita selalu sebut,"Ya, Allah tunjukilah kami jalan yang lurus."

Setelah itu bagaimana pula sikap kita terhadap kebenaran palsu? Menurut saya biarkan mereka melakukannya, kewajiban kita hanya menyampaikan. Bukankah bagi Allah SWT mengulurkan tangan kepada orang yang menzalimi kita lebih mulia dari pada orang yang memang telah baik kepada kita. Ketika Nabi Muhammad SAW dilukai, dicerca dan diludahi, apakah dia dendam kepada ummatnya sendiri? Pada waktu itu apa yang tidak bisa beliau lakukan. Tetapi kata beliau: " Ya, Allah maafkan mereka karena mereka tidak tahu." Mulia sekali dan ini pula yang diikuti para pendiri Republik ini. Ketika Soekarno-Hatta berseteru di bidang duniawi, tetapi tetap tersenyum di antara sesamanya. Sekali lagi saya katakan, bukankah, Rahmi seorang gadis cantik itu dicarikan oleh Bung Karno sebagai pendamping Hatta. Bukankah Hatta berkunjung kepada Bung Karno ketika saat-saat dia sakit? Bukankah dalam sejarah orang-orang partai sering berdebat bagai perang, tetapi setelah di luar tertawa, minum kopi bersama sama? Ketika Ahmad Hussein, Ketua PRRI tetap keras angkat senjata, bacalah surat Bung Karno. Dia masih tetap mengatakan "anakku Hussein". Ketika saya bertemu dua kali di Jakarta, beliau katakan langsung kepada saya: "Saya Bukan Pemberontak." Tetapi di pihak lain, maaf di mana saya pernah dulu beraktivitas di "Majalah Veteran", sebahgian besar mengatakan:"Ahmad Hussein Pemberontak." Ini merupakan cara pandang sipil dan militer yang tidak harus lagi tejadi.

Hidup ini memang harus dihayati tidak hitam putih. Dia salah, saya yang benar. Memang pada satu sisi kita harus melengkapi data, tetapi menurut Pak Asvi Warman Adam, tulisan itu tergantung siapa sejarawannya, di mana instansinya. Semakin independen maka semakin independen pula tulisannya. Data itu harus pula dikaji, otentikkah, benar dan kuat kah. Ketika data kita kuat mengapa ada orang lain mengatakan datanya juga kuat? Inilah yang saya maksud semuanya perlu didialogkan dan kepada yang keliru kita arahkan ke jalan lurus. Kita ingatkan, bahwa yang menderita kelak bukan hanya kita yang hidup sekarang ini, tetapi sampai ke anak cucu. Bagaimana bisa anak atau cucu kita bersekolah sering diganggu teman-temannya, ayahmu atau kakekmu pembohong ya? RELAKAH KITA? Mungkin kita bisa mengatakannya tidak rela kalau masih hidup. Tetapi kalau kita sudah meninggal? Kasihan masa depan hidupnya..

Inilah yang saya jaga. Sebuah kehati-hatian, kecuali setelah melakukan sebuah dialog. Kita pun dengan berhati-hati minta yang salah mundur dengan baik.Mudah-mudahan setelah berdialog dengan baik, saling menghormati, setiap orang ingin mengakui kesalahannya. Bentuk dialognya terserah. Apalagi sumber yang seorang lagi sudah tua. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, kasihan anak cucunya. Intinya hidup tidak selalu berkata bagaimana saya, tetapi juga bagaimana dia.Bahkan para pejuang kita dulu tidak pernah terpikir memikirkan bagaimana saya? Hidup, pikirannya diserahkannya kepada bangsa dan negara, bagaimana masa depan bangsa dan negara ini.Sejalan dengan kehidupan sejarawan, ilmuwan dan para tokoh agama.

[Source : wikimu.com]

Read More

Pemerkosaan dan Pakaian Perempuan

by : Nalini Muhdi Psikiater, Bekerja di Fakultas Kedokteran Unair

Prihatin, sedih, sekaligus geli. Itulah yang saya rasakan ketika membaca atau mendengar komentar beberapa pejabat dalam sepekan terakhir ini menanggapi beberapa pemerkosaan di dalam kendaraan umum di Jakarta.

Intinya, mereka mengingatkan perempuan agar jangan mengenakan pakaian terbuka apabila tak mau diperkosa. Jadi, ada korelasi hitam-putih antara pemerkosaan dan pakaian perempuan.

Nasihat yang baik! Namun, menjadi menggelikan ketika yang menyampaikannya adalah pemimpin yang notabene diharapkan melek referensi dan paham sebab-akibat suatu masalah. Lebih sedih lagi ketika saya membaca Kompasiana (21/8/2010) bahwa seorang bupati di Aceh pernah mengatakan bahwa perempuan yang tak memakai pakaian menurut syariat Islam layak diperkosa!

Picik sekali pejabat yang terbelenggu sauvinisme lelaki itu sehingga tak sadar bahwa sesungguhnya perempuan yang memakai pakaian ”tertutup” sama rentan dengan perempuan berpakaian ”biasa”. Mereka sama-sama tak steril dari ancaman pemerkosaan. Di benaknya cuma ada pikiran: yang diperkosa itu pasti perempuan.

Kendati angkanya masih di bawah perempuan, anak laki-laki yang diperkosa juga tak sedikit. Mereka bahkan lebih menderita lantaran tak punya kemampuan berbicara kepada orang dewasa atau publik karena hambatan sosial budaya: dirundung penderitaan bahkan sampai akhir hayat. Mereka korban pemerkosaan baik oleh sesama pria maupun perempuan dewasa.

Ihwal pemerkosaan

Pemerkosaan terjadi bukan semata-mata akibat pelakunya usai minum ramuan jamu perangsang nafsu atau karena tak tahan melihat perempuan memakai rok mini. Pemerkosaan lebih rumit dari yang dibayangkan. Mereka bukan sekadar budak nafsu. Untuk paham ihwal pemerkosaan, pelajarilah psikodinamika pelakunya.

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk agresivitas. Seksualitas hanya sarana melepaskan kebutuhan nonseksualnya. Kekerasan disalurkan lewat cara seksual: memerkosa korban. Sesungguhnya pemerkosaan berakar dari adanya kebutuhan pelaku akan dominasi sekaligus ekspresi kemarahan dan permusuhan yang terpendam di bawah sadar.

Pelaku juga memiliki citra diri yang buruk sehingga ingin memosisikan diri di tempat superior ketika ada kesempatan—meski hanya sesaat—lewat lorong gelap pemaksaan seks terhadap orang lain yang rentan. Terjadi proses dehumanisasi.

Kenyataannya, bahkan dalam dunia yang dikonstruksikan sebagai ”dunia laki-laki”, toh tak banyak laki-laki yang gemar memerkosa perempuan. Lebih banyak laki-laki yang menginginkan hubungan seks seimbang dengan pasangannya. Kalau toh terangsang oleh sesuatu yang membangkitkan birahi, mereka akan menyalurkan lewat cara yang bisa diterima oleh nilai-nilai yang dianut.

Adapun pemerkosa adalah orang yang punya perilaku sakit. Mereka adalah pelaku kriminal yang harus dihukum berat karena sengaja membuat jejak gelap menistakan kehidupan korban, bahkan membuat korban menanggung cacat permanen secara mental.

Sayangnya, di negeri ini kor- ban sering tak berani melapor. Mereka memilih diam; memendam amarah; dan merasa terhina serta tertekan baik oleh tenaga kesehatan, penegak hukum, masyarakat, maupun pejabat.

Tak cukup bukti

Tak cukup bukti akurat bahwa pemerkosaan dicetuskan oleh pakaian korban. Di beberapa negara yang liberal kehidupan seksualnya, pemerkosaan tetap terjadi.

Di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, pemerkosaan pun kerap terjadi. Padahal, perempuan di sana memakai pakaian amat tertutup. Bahkan, ancaman pemaksaan seksual juga terjadi pada laki-laki oleh sesama jenis.

Ini membuktikan bahwa pemerkosaan bukan semata urusan seks, melainkan mekanisme pemenuhan nonseksual yang cukup kompleks. Naif jika disederhanakan sekadar karena pakaian korban merangsang pelaku.

Pengamatan Philip G Zimbardo dari Universitas Stanford memperlihatkan bahwa perbuatan yang tak pro-sosial tak hanya dilakukan oleh individu yang memang sudah membawa bakat antisosial. Hal itu bisa juga dilakukan oleh ”orang baik-baik” melalui variabel situasional dan proses secara gradual. Ketika masyarakat dan pemimpin melakukan pembiaran terhadap perilaku yang tidak pro-sosial, akan terjadi ekses lebih parah ketika persepsi berubah bahwa perilaku buruk tersebut bisa diterima. Bukan hanya pemerkosaan, begitu pun korupsi dan kriminalitas lain.

Kembali ke pemerkosaan. Seandainya yang diperkosa itu adalah anak, istri, atau kerabat sang pejabat, apakah mereka juga akan mengatakan hal yang sama?

Read More

Cina atau China, Mana yang di Gunakan?

Cina, China, atau Tionghoa? Masih ada perbedaan penggunaan kata Cina dalam bahasa media massa kita. Bahasa media atau yang sering kita sebut sebagai bahasa jurnalistik, mengikuti kaidah berbahasa yang dianut otoritas media.

Masing-masing media mempunyai alasan untuk menggunakan kata tersebut dalam konteks berbahasa. Dari perbedaan tersebut, lahirlah ide untuk mendudukan perkara berbahasa khususnya penggunaan kata Cina di Indonesia.

Forum Bahasa Media Massa (FBMM) yang dimotori oleh TD Asmadi bekerjasama dengan Kantor Berita Antara sepakat untuk menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Maka, terselenggaralah diskusi bertajuk "Duduk Perkara Istilah 'Cina': Beberapa Pandangan dan Pilihan Lain". Acara yang diselengarakan di Wisma Antara tersebut menghadirkan pihak Kedutaan Cina, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB), serta tokoh dari pegiat sastra.

Asal muasal perkara penggunaan kata Cina menurut Ketua FBMM, TD Asmadi, adalah kata Cina (tanpa 'h') dirasa memiliki nilai merendahkan. "Kata Cina, sama artinya kata 'Indon' untuk menyebut Indonesia oleh Malaysia," jelasnya.

Kata tersebut bagi orang Cina sendiri dinilai merendahkan. Hal tersebut terbukti secara langsung setelah utusan Kedutaan Cina di Indonesia yang menyatakan keberatannya. Menurut Mr. Zan Liang, Sekretaris III Kedutaan Cina, sebutan Cina untuknya dan bangsanya merupakan penghinaan. "Kata Cina (bukan China) rasanya merendahkan kami," ujarnya.

Pernyataan yang dilontarkannya cukup beralasan. Menurutnya, makna penghinaan itu tak lepas dari sejarah yang pernah terjadi di Cina. Kata itu, mengingatkannya dan bangsanya akan penderitaan ketika berperang dengan Jepang. "Saat itu, orang Jepang memanggil kami dengan sebutan Cina. Hingga sekarang kata itu membuat kita merasa direndahkan," ungkapnya.

Bagi BPPB, selaku penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pihaknya menggunakan kata Cina dan China atau Tiongkok, karena menurutnya bahasa merupakan produk masyarakat. Kamus hanya mengumpulkan bahasa yang dipakai masyarakat. Pemakaian kata Cina dalam KBBI pun tak lepas dari sejarah kata itu. Kata Cina berasal dari bahasa Sansakerta, yang artinya 'daerah pinggiran'.

Kata Cina sendiri menurut Abdul Gaffar, dari BPPB, merupakan serapan huruf dari kata China. "Kata Cina sudah akrab bagi lidah orang Indonesia," ujarnya.

Dalam diskusi yang berlangsung Jumat (12/8) sore, pihak Kedutaan Cina meminta agar orang Indonesia menggunakan kata China atau Tiongkok. "Ketika berbicara dengan orang China, gunakan kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain," kata Zang.

Ditemui selesai acara, TD Asmadi mengungkapkan perlunya kajian lebih lanjut dan lebih ilmiah untuk menyelesaikan perkara ini. "Saat ini belum ada penyelesaiannya. Butuh kajian ilmiah untuk dapat menyepakati perkara ini," katanya.

Ditanya soal kebijakan pers dalam penggunaan kata ini, Asmadi menyatakan terserah masing-masing pers. "Mereka mempunyai kebijakan dan pedoman dalam berbahasa sendiri. FBMM tidak bisa meminta mereka untuk menyepakati salah satu," pungkasnya.

[Source : id.berita.yahoo]

Read More

Jerit Takut Guru Bersertifikasi

by : Anjrah Lelono Broto

Menggelindingnya tahun ajaran baru 2011/2012 agaknya menjadi gerbang untuk memasuki ‘rumah hantu’ guru bersertifikat. Tahun ajaran baru 2011/2012 yang secara resmi akan berlaku terhitung bulan Juli tahun ini akan menjadi penanda ketakutan guru bersertifikat untuk memiliki jam mengajar sesuai dengan tuntutan sertifikasi. Ketakutan yang besar kemungkinan akan diwarnai dengan jeritan ini mengemuka karena pemerintah tidak akan lagi memberikan toleransi bagi guru bersertifikat di tahun ajaran 2011/2012 ini.

Seperti yang kita ketahui bersama, selama ini pemerintah memberikan toleransi kebijakan kepada guru bersertifikat untuk mengajar di luar peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Toleransi ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Faktanya, tidak semua guru bersertifikat mengajar kelas yang sesuai dengan peruntukan sertifikasi pendidik yang dimilikinya. Fakta ini mengerucut pada kesesuaian sertifikasi pendidik dengan tuntutan minimal 24 jam jam pelajaran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada guru bersertifikasi pendidik mata pelajaran X yang guna melengkapi jumlah 24 jam tersebut ‘terpaksa’ mengajar mata pelajaran Y, Z, dll.

Terhitung 1 Juli 2011 ini, Permendiknas 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan resmi diberlakukan. Artinya, guru bersertifikat hanya diperbolehkan mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Toleransi pemerintah yang melonggarkan guru bersertifikat pendidik untuk mengajar di luar keahliannya, seperti mengajar mata pelajaran serumpun, menjadi tutor Paket A, B, dan C, guru inti/instruktur/tutor pada kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran (KKG/MGMP) telah menemui akhir masa orbit. Dengan kata lain, apabila ada guru bersertifikat yang selama ini memasukkan jam pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran bertim (team teaching) dan pembelajaran perbaikan (remedial teaching) guna memenuhi target minimal 24 jam pelajaran, terhitung 1 Juli 2011 ini harus mengepakkan sayap lebih atau menjerit ketakutan mengingat ada ancaman akan melayangnya sertifikat pendidik yang telah dimilikinya.

Memang, selama ini guru bersertifikat tidak sukar untuk memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam. Mereka masih bisa menambah kekurangan jam tatap muka dengan mengajar mata pelajaran serumpun, seperti mengajar di Kejar Paket A, B, C, atau mengajar dengan team teaching dan remedial teaching. Toleransi ini memang tidak semata pragmatis demi kesuksesan program sertifikasi pendidik yang digulirkan pemerintah, mengingat peta ketersediaan guru di sekolah yang sesuai dengan ijazah yang dimilikinya di Indonesia masih karut-marut.

Kondisi ini dilatarbelakangi oleh masih gemuknya kuantitas guru yang belum mengantongi ijazah yang sesuai dengan tugas mengajarnya. Secara umum, gemuknya kuantitas guru seperti ini didominasi oleh guru produk pengangkatan lama dimana S-1 belum belum menjadi persyaratan wajib untuk menyandang predikat guru. Di sisi lain, meruapnya fakta bahwa guru adalah aparatur negara non-militer, dimana guru tidak seperti prajurit TNI yang tetap mampu mendarmabaktikan dirinya secara optimal meski ditempatkan di mana saja, dan dimutasi kapan saja. Akibatnya, peta persebaran guru pun tidak merata. Ada daerah yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu, sebaliknya bahkan ada yang kelebihan.

Jikalau guru yang bersertifikat saja tahun ini bisa menjerit ketakutan gara-gara tuntutan minimal 12 jam pelajaran, lalu bagaimana dengan guru yang belum dan berharap bisa mendapatkan sertifikat?

Kalau pemerintah tetap bersikukuh menerapkan tuntutan di atas guna melengkapi persyaratan sertifikasi maka guru sebagai garda paling depan dalam kesinambungan hidup kegiatan belajar mengajar di kelas jelas akan sangat dirugikan, mengingat ada ancaman sertifikasi yang telah dimilikinya melayang, serta guru yang belum bersertifikat besar kemungkinan akan kesulitan untuk mendapatkannya.

Pada tataran inilah kebijakan decision maker di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dimohon adanya. Menurut hemat penulis, guna menghindari munculnya jerit takut guru bersertifikasi tersebut ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama; pemerintah tetap memberikan toleransi bagi guru bersertifikat yang kekurangan jam mengajar, atau mengeluarkan aturan baru yang menempatkan kuantitas jam mengajar bukan sebagai persyaratan mendasar dalam sertifikasi pendidik.

Kedua; menambah rombongan belajar (rombel) bagi sekolah yang rombongannya terdiri atas 32 siswa lebih. Sebab, sesuai Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, rombel ditentukan 32 siswa per kelas untuk SMP/sederajad dan SMA/sederajad. Kelebihannya bisa ditampung di kelas tersendiri sehingga guru bisa menambah jam mengajarnya.

Ketiga; Depdiknas bisa membuka keran bagi guru-guru SMP/sederajad dan SMA/sederajad untuk mengajar di SD/sederajad sesuai dengan mata pelajaran yang diperlukan, mengingat jam mengajar guru kelas SD/sederajad sudah lebih dari 24 jam. Bahkan kekurangan guru di lingkungan SD/sederajad acap kali menjadi alasan bagi sekolah untuk merekrut tenaga honorer, di mana kemudian menambah beban-tanggung jawab Depdiknas sendiri.

Apabila satu dari empat hal yang dikemukakan penulis di atas menjadi pertimbangan pemerintah dalam menelurkan kebijakan tata kelola sertifikasi pendidik di masa mendatang, jerit takut guru bersertifikasi adalah ketidakniscayaan.

[Source : kabar indonesia]

Read More