Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Kepolisian (Kapolri) untuk mengklarifikasi adanya temuan kasus rekening-rekening perwira polisi yang mencurigakan.
"Bisa di pekan pertama saat reses usai," kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Catur Sapto Eddy, saat dihubungi Tempo hari ini.
Catur mengatakan, komisi hukum ingin mendengar pernyataan resmi dari Kapolri ikhwal kasus dan perkembangan penanganannya. Polisi, kata dia, perlu mengklarifikasi guna memulihkan citranya. "Jangan karena ada satu dua oknum, atau hanya karena ada dugaan saja citra polisi rusak," katanya.
Catur mengatakan Komisi Hukum DPR juga akan meminta klarifikasi data kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut dia, hal ini sangat penting karena basis data yang digunakan terkait dana dan rekening para perwira itu berasal dari PPATK. "Kami ingin tahu, benar atau tidaknya," kata dia.
Komisi hukum, kata Catur, juga akan mengklarifikasi soal dugaan kebocoran dokumen PPATK ke tangan media. "Hal itu fatal karena dokumen PPATK itu sifatnya rahasia," ujarnya.
(by. tempoiteraktif.com)
Posts
0 Comment:
Post a Comment
Silahkan anda meninggalkan komentar yang tidak berbau SARA