"Yang melayangkan surat kan Pak Anis Matta, beliau menyurati Menkeu agar meneken permintaan dana penyesuaian infrastruktur daerah," kata Nurhayati saat dikonfirmasi, Jumat (27/5/2011).
Nurhayati menjelaskan, sebenarnya Badan Anggaran (Banggar) DPR sudah melakukan rapat pada 2010 lalu. Diputuskan 120 daerah mendapat kucuran dana untuk daerah tertinggal.
"Saya mencoba menggugat pemerintah kenapa 120 daerah yang hilang tidak mendapat anggaran. Waktu itu Menkeu bilang akan sampaikan secara tertulis," jelasnya.
Namun, Nurhayati mendapat surat tembusan dari fraksinya yakni FPAN. Ternyata ada surat dari Anis Matta kepada pemerintah soal dana untuk 120 daerah itu yang tidak jadi dikucurkan.
"Ini penting bagi saya anggota Banggar, bukan pribadi sebagai anggota PAN. Makanya saya berulang kali mengatakan, saya tidak punya kepentingan dengan 120 daerah ini. Tapi kenapa mereka tidak dapat anggaran?" terangnya.
120 Daerah yang semestinya mendapat anggaran itu antara lain beberapa daerah di Aceh dan Papua. Besarnya anggaran Rp 40-50 miliar.
"Keputusannya tiba-tiba, 120 daerah yang seharusnya mendapat anggaran malah dikeluarkan dari daftar," tuturnya.
Sementara Anis Matta yang disebut namanya oleh Nurhayati belum bisa dikonfirmasi. Telepon seluler Anis tidak aktif.
Nurhayati dalam acara 'Mata Najwa' pada Rabu (25/5) yang bertema 'Mafia Angka' menyebut pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan dan pimpinan Badan Anggaran sebagai penjahat anggaran. Marzuki merasa tersinggung atas ucapan itu. Ucapan ini yang memicu kemarahan Marzuki sehingga melaporkannya ke BK.
[Source : detiknews.com]
0 Comment:
Post a Comment
Silahkan anda meninggalkan komentar yang tidak berbau SARA