Anis: Kalau Mau Jadi Menteri Yang Etis

Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menyatakan, siapapun yang ingin menjadi menteri dalam kabinet menggunakan cara-cara yang etis, tidak dengan menggulirkan isu reshuffle kabinet.

"Itu kan hak prerogatif Presiden. Kalau mau jadi menteri ya etis lah datang ke Presiden," kata Anis Matta usai sidang paripurna DPR, Kamis (15/7).

Menurut dia, inilah yang memunculkan isu bahwa DPR mengintervensi Pemerintah. "Kemarin Presiden memang tidak secara spesifik menyebutkan intervensinya, tetapi memang paling dekat isu reshuffle kabinet," kata Anis.

Sebelumnya, Presiden menyatakan permasalahan belum terlaksananya program karena belum turunnya anggaran. "Misalkan ada program yang membutuhkan dana pinjaman dari Jepang, tetapi ternyata dananya belum keluar," kata Anis. Persoalan itu, menurut Anit, hanya masalah koordinasi antar kementerian. "Program yang tak berjalan karena dananya tidak turun, bukan salah menteri bersangkutan," ujarnya.

Karena itu, isu reshuffle kabinet ini dinilai belum urgent di Sekretariat Gabungan. "Ini tidak cukup strategis untuk dibicarakan di Setgab. Isu yang jalan sendiri saja," kata Anis.

Kemarin politikus senior partai Golkar Agun Gunanjar menyatakan, ada banyak politikus Golkar yang berminat pada posisi menteri di kabinet. Karena itulah muncul isu reshuffle kabinet. Isu itu pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso. (tempo interaktif)